Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin

Tuesday, April 6 2021

Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin Menerima Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin berhasil mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kegiatan Pembinaan Anggota JDIHN dan Penyerahan Penghargaan JDIHN yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan pada Kamis (03/11/2020). Piagam penghargaan tersebut diberikan kepada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan Sistem JDIHN (jdihn.go.id) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Kegiatan ini berguna sebagai media koordinasi antara jaringan dokumentasi informasi hukum di daerah dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan unit pembina JDIHN. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, BPHN, Yasmon yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ngatirah, bersama Kepala Biro Hukum Kalsel Bambang Eko Mitharjo, serta perwakilan dari DPRD dan Pemkab Kalimantan Selatan.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sendiri merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sementara dokumen hukum merupakan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

Anggota JDIHN sendiri meliputi instansi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. (dilansir melalui kalsel.kemenkumham.go.id).